PENDAFTARAN PERMOHONAN PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA A.   DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4...Read More

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA   A.  DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor...Read More

Gugatan Pertanahan Kepegawaian Perizinan Lingkungan Hidup Tender/Pengadaan Barang Jasa Badan Hukum/Partai Politik Kepala Desa dan Perangkat Desa Pergantian Antar Waktu Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual Merk Fiktif Negatif Lain-lain Permohonan Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Penyelesaian Perkara Gugatan TUN Khusus Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang No. 02...Read More

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;c. Meningkatnya...Read More

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing...Read More

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. NoPENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJAIKeterlibatan PimpinanaUnit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaanPimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan dengan...Read More

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Rencana Aksi : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;d. Meningkatnya efektivitas manajemen...Read More