PENDAFTARAN PERMOHONAN PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4...Read More
TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor...Read More
Berikut ini adalah prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta : Tahapan Pertama : Pihak Berperkara (Penggugat) mempersiapkan berkas sebagai berikut : Surat Gugatan dan softcopynya dalam bentuk pdf/word; Foto Copy Objek Sengketa (apabila sudah ada) dan softcopynya dalam bentuk pdf; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak dan softcopynya dalam bentuk pdf;...Read More
Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;c. Meningkatnya...Read More
Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing...Read More
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.Read More
Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Rencana Aksi : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;d. Meningkatnya efektivitas manajemen...Read More
