Yogyakarta — Suasana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada hari Rabu, 4 Juni 2025 terasa berbeda dari biasanya. Ruang sidang utama yang biasanya digunakan untuk peradilan, kali ini menjadi saksi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) Purwokerto. Kegiatan...Read More

Yogyakarta, 2 Juni 2025 — Dalam semangat memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan memperingati momen bersejarah lahirnya dasar negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin pagi (02/06/2025) di halaman depan kantor PTUN Yogyakarta. Seluruh jajaran, mulai dari para Hakim, pejabat struktural, fungsional, hingga pegawai dan PPNPN, hadir...Read More

Yogyakarta, 28 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Kesekretariatan yang bertempat di ruang sidang pemeriksaan persiapan. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta, Ibu Rr. Asnuri Dwi Mastuti, S.H., dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural dan pelaksana...Read More

Yogyakarta, 28 Mei 2025 — Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk terus menegakkan integritas dan membangun budaya pelayanan yang bersih dari praktik-praktik koruptif kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Pembekalan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap III. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu pagi ini bertempat di ruang sidang pemeriksaan persiapan, dan dihadiri oleh Ketua PTUN...Read More

Yogyakarta, 27 Mei 2025 — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan memperkuat kompetensi teknis aparatur peradilan, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar secara hybrid, yakni kombinasi antara metode...Read More

Pengadilan harus secara terus menerus meningkatkan ketaatan pada sistem manajemen anti penyuapan. Aktivitas tindak lanjut tidak hanya berhenti pada proses korektif dari ketidaksesuaian yang terjadi di pengadilan. Namun, pengadilan harus secara proaktif meningkatkan kualitas SMAP. Perbaikan berkesinambungan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap efektivitas SMAP sesuai yang dilakukan oleh seluruh personil dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya....Read More

Tim FKAP perlu meninjau secara berkesinambungan pencapaian terhadap sasaran dan rencana kerja SMAP serta terpenuhinya persyaratan SMAP. Segala kendala, pencapaian penerapan SMAP, termasuk hasil pemeriksaan dan audit dilaporkan kepada Manajemen Puncak dalam rentang waktu yang terencana. Kegiatan ini dinamakan Tinjauan FKAP dan perlu dilakukan secara periodik sebagaimana telah ditetapkan dalam Manual SMAP. Beberapa aspek penting...Read More

Dalam menerapkan SMAP, pengadilan  harus menerapkan pengendalian keuangan. Adapun pengendalian keuangan yang dimaksud juga termasuk dengan pengelolaan transaksi dan pendokumentasian yang dilakukan oleh pengadilan secara tepat sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam SMAP.  Pengendalian keuangan adalah sistem manajemen yang diterapkan oleh pengadilan untuk mengelola transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan dan mendokumentasikan transaksi tersebut secara akurat, lengkap dan...Read More

Sasaran SMAP menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses yang sudah ditetapkan.  Sasaran SMAP yang ditetapkan selalu terukur, konsisten dan searah dengan Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan dan Kebijakan SMAP.  Tujuan utama dari perencanaan program kerja SMAP adalah untuk memberikan kepastian bahwa sistem yang diterapkan dapat mencapai...Read More

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu kerugian keuangan negara,penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Identifikasi risiko penyuapan menjadi langkah awal yang krusial untuk mencegah terjadinya praktik suap dalam aktivitas...Read More