TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor...Read More
Gugatan Pertanahan Kepegawaian Perizinan Lingkungan Hidup Tender/Pengadaan Barang Jasa Badan Hukum/Partai Politik Kepala Desa dan Perangkat Desa Pergantian Antar Waktu Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual Merk Fiktif Negatif Lain-lain Permohonan Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Penyelesaian Perkara Gugatan TUN Khusus Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang No. 02...Read More
Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;c. Meningkatnya...Read More
Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing...Read More
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Rencana Aksi : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.Read More
Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Rencana Aksi : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;d. Meningkatnya efektivitas manajemen...Read More
Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Rencana Aksi : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Meningkatnya kinerja di...Read More
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Rencana Aksi : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Terjadinya...Read More