Yogyakarta — Komitmen untuk membangun birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang unggul kembali ditegaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Pada Rabu, 16 April 2025, satuan kerja ini menggelar kegiatan Sharing Session secara daring bersama PTUN Denpasar, dengan mengusung tema “Membangun Sinergi dalam Meraih Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM”.
Acara ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai dari kedua pengadilan, antara lain Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., Wakil Ketua, Bapak Sarjoko, S.H., M.H., para hakim, panitera, Plt. sekretaris, panmud hukum, hingga para pelaksana. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif, menjadi wadah pertukaran gagasan serta refleksi atas langkah-langkah strategis menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutannya, Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PTUN Denpasar atas kesediaannya berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun Zona Integritas. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang bertukar cerita, melainkan sebuah momen penguatan sinergi antar satuan kerja peradilan dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas.
“Kami sangat menghargai keterbukaan PTUN Denpasar dalam berbagi pengalaman dan strategi. Semoga kegiatan ini menjadi penyemangat bersama untuk terus berinovasi dan memperkuat pelayanan publik yang profesional dan bebas dari korupsi,” ujar beliau.
Lebih jauh, Ketua PTUN Yogyakarta menyoroti pentingnya proses replikasi inovasi antarsatuan kerja, terutama bagi satuan kerja yang masih dalam proses membangun fondasi Zona Integritas. Menurutnya, replikasi tidak boleh berhenti pada adopsi ide semata, melainkan harus dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi (monev) yang menyeluruh, agar inovasi tersebut benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.
PTUN Yogyakarta sendiri, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, terus menunjukkan tekad kuat untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Inovasi-inovasi internal yang telah dirancang dan diterapkan juga turut diperkenalkan dalam sesi ini, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam forum sinergi tersebut. Beberapa inovasi bahkan mendapat perhatian dari PTUN Denpasar, yang menyatakan minat untuk menyesuaikan dan menerapkannya di lingkungan kerja mereka.
Sementara itu, pihak PTUN Denpasar memaparkan strategi sukses mereka dalam meraih predikat WBK dan menyampaikan sejumlah pendekatan efektif dalam pengelolaan perubahan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan manajemen SDM. Paparan ini disambut antusias oleh peserta dari PTUN Yogyakarta, yang mengajukan berbagai pertanyaan dan berdiskusi aktif sepanjang sesi.
Tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi, kegiatan ini juga menghadirkan atmosfer inspiratif dan membangun solidaritas antarunit kerja peradilan. Para peserta mengakui bahwa keberhasilan dalam meraih predikat WBK maupun WBBM bukanlah capaian individual, melainkan hasil dari sinergi, keterbukaan, dan semangat berbagi yang terjaga di antara seluruh elemen peradilan.
Menutup kegiatan, disampaikan harapan bersama agar forum semacam ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai sarana peningkatan kapasitas institusi. Sinergi lintas satuan kerja dinilai menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan hukum yang transparan dan efisien.
“Semoga sinergi dan semangat yang telah kita bangun hari ini menjadi fondasi kuat untuk terus bergerak maju, meraih Zona Integritas dan mewujudkan WBBM di seluruh lingkungan peradilan tata usaha negara,” ujar salah satu peserta menutup sesi dengan optimisme.
Dengan terselenggaranya Sharing Session ini, PTUN Yogyakarta meneguhkan langkahnya sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada transformasi budaya kerja dan pelayanan yang berintegritas. Sebuah langkah penting menuju pelayanan hukum yang bersih, responsif, dan membanggakan masyarakat.