Pada Senin, 13 Januari 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengikuti pembinaan secara daring yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun), Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh elemen PTUN Yogyakarta, termasuk Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., Wakil Ketua, Bapak Sarjoko, S.H., M.H., para hakim, panitera, Plt. sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, calon hakim, serta seluruh pegawai.
Pembinaan ini menjadi momentum strategis bagi PTUN Yogyakarta dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di tahun 2025. Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya resolusi tahun baru sebagai upaya kolektif dan individu untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Dirjen meminta seluruh satuan kerja untuk tidak hanya fokus pada tugas rutin, tetapi juga menciptakan inovasi yang berdampak positif terhadap pelayanan publik.
Dirjen Badilmiltun menginformasikan rencana pelatihan asesor bagi hakim tinggi yang akan dilaksanakan pada 20-21 Januari 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Zona Integritas (ZI), yang menjadi salah satu indikator utama dalam membangun tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel. Dirjen juga mengimbau agar PTUN Yogyakarta terus memperkuat komunikasi dengan Badilmiltun untuk memastikan setiap tantangan operasional dapat diatasi dengan baik.
Dalam rangkaian pembinaan, Dirjen Badilmiltun mengingatkan pentingnya persiapan Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang akan digelar pada 18-19 Februari 2025. Beliau menekankan agar seluruh pimpinan satker memperhatikan ketentuan penggunaan seragam resmi sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi simbol komitmen dan integritas dalam menyukseskan agenda tahunan tersebut.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah arahan mengenai pelaksanaan e-register sebagai bagian dari upaya digitalisasi peradilan. Dirjen menginstruksikan agar satker tetap mengisi register manual selama masa transisi di tahun 2025. Setelah satker dinyatakan siap sepenuhnya, pengawasan akan dilakukan melalui sistem elektronik. Dirjen juga meminta pimpinan satker untuk melakukan pemantauan dan audit internal demi memastikan kesiapan implementasi sistem ini.
Dirjen Badilmiltun menutup pembinaan dengan menegaskan pentingnya menjaga integritas di setiap level organisasi. Setiap hakim dan pegawai diimbau untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Dirjen menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Pembinaan ini menjadi langkah awal bagi PTUN Yogyakarta untuk memperkuat komitmen dalam mencapai berbagai target strategis di tahun 2025. Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa arahan dari Dirjen Badilmiltun akan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja dan inovasi di lingkungan PTUN Yogyakarta. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, PTUN Yogyakarta siap menghadapi tantangan tahun 2025 demi memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.