Yogyakarta – Komitmen kuat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani kembali ditegaskan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan bertajuk “Optimalisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM”, yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) pada hari Kamis, 10 April 2025.
Kegiatan strategis ini diikuti oleh para pimpinan dan tim pembangunan Zona Integritas dari seluruh satuan kerja peradilan di bawah naungan Ditjen Badilmiltun, termasuk dari PTUN Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Bapak Sarjoko, S.H., M.H., serta para Koordinator Area dan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas PTUN Yogyakarta.
Dalam kegiatan ini, Ditjen Badilmiltun menyampaikan sejumlah materi penting yang menjadi landasan dalam menyusun strategi pembangunan Zona Integritas (ZI) secara lebih terukur dan sistematis. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah pentingnya penyusunan lembar kerja evaluasi yang tepat, lengkap, dan memadai, sebagai instrumen utama dalam menilai progres dan efektivitas implementasi program ZI di masing-masing satuan kerja.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada dokumen hasil survei, yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Ditekankan bahwa laporan hasil survei tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai dasar evaluatif dalam menentukan kebijakan perbaikan pelayanan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan ZI yang menitikberatkan pada keterbukaan dan partisipasi publik.
Kegiatan ini juga mengupas secara mendalam mengenai peningkatan capaian kinerja dari setiap komponen hasil, seperti kualitas pelayanan publik, integritas aparat, dan kepuasan pengguna layanan. Untuk mencapai standar keberhasilan yang diharapkan, satuan kerja diminta melakukan pemetaan tantangan dan menyusun langkah taktis yang disesuaikan dengan karakteristik instansi masing-masing.
Lebih lanjut, Ditjen Badilmiltun memaparkan timeline pembangunan ZI tahun 2025 yang dirancang secara terstruktur. Penyusunan jadwal pelaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kesinambungan antarbagian, sehingga implementasi ZI dapat berjalan efektif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Sebagai penutup, kegiatan ini menghadirkan sesi tanya jawab interaktif yang menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, tantangan lapangan, serta saran konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan ZI. Dalam suasana dialogis yang terbuka, berbagai ide dan solusi disampaikan oleh para peserta, menunjukkan antusiasme serta kesungguhan seluruh satuan kerja dalam mengupayakan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Partisipasi PTUN Yogyakarta dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen lembaga dalam mendukung sepenuhnya kebijakan nasional reformasi birokrasi, khususnya dalam pembangunan Zona Integritas. Dengan bekal pengetahuan dan strategi yang diperoleh dari kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran PTUN Yogyakarta dapat melaksanakan program-program ZI secara lebih matang, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sebuah proses transformasi budaya kerja menuju pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang bersih dan melayani. Dengan dukungan seluruh elemen, PTUN Yogyakarta siap melangkah menuju WBK dan WBBM,” ungkap beliau.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi antar-satuan kerja peradilan dalam menciptakan lembaga peradilan yang tidak hanya unggul dalam aspek hukum, tetapi juga dalam pelayanan publik yang bersih dan terpercaya.