Yogyakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengikuti kegiatan Pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI secara daring pada tanggal 5 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran PTUN Yogyakarta, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, hakim, panitera, plt. sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, calon hakim, hingga pegawai.
Pembinaan ini dipimpin langsung oleh Dirjen Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau menyampaikan berbagai agenda penting yang menjadi fokus perhatian pada bulan Februari 2025. Salah satu agenda utama adalah penyampaian Laporan Tahunan yang akan segera dilaksanakan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja peradilan tata usaha negara.
Selain itu, Dirjen Badilmiltun juga menyampaikan informasi mengenai kegiatan Kampung Hukum yang dijadwalkan pada tanggal 18 Februari 2025. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan peradilan, serta mendekatkan lembaga peradilan dengan masyarakat.
Kabar baik juga disampaikan terkait dengan anggaran Mahkamah Agung. Dirjen Badilmiltun memastikan bahwa anggaran Mahkamah Agung tidak mengalami pemotongan. Hal ini juga berlaku untuk beberapa lembaga negara lainnya seperti KPK, BPK, Polri, dan Kejaksaan. Kepastian anggaran ini tentu akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.
Dalam bidang teknologi informasi, Dirjen Badilmiltun menyampaikan bahwa implementasi e-Register sudah siap dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja peradilan militer di Indonesia. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perkara di lingkungan peradilan.
Isu integritas juga menjadi perhatian utama dalam pembinaan ini. Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya menjaga integritas di lingkungan satuan kerja peradilan. Beliau mengingatkan bahwa tanggung jawab pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pegawai berada di tangan para ketua pengadilan.
Menjelang bulan Ramadan, Dirjen Badilmiltun juga menyampaikan arahan terkait dengan penyesuaian jadwal persidangan agar tetap selaras dengan jam kerja selama bulan puasa. Beliau juga mengimbau agar seluruh satuan kerja dapat menyusun kegiatan produktif yang dapat mendukung pelaksanaan tugas selama bulan Ramadan.
Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan seluruh jajaran PTUN Yogyakarta semakin memahami arah kebijakan peradilan tata usaha negara. Pemahaman ini akan menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Seluruh jajaran PTUN Yogyakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan arahan yang disampaikan oleh Dirjen Badilmiltun dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari.