Yogyakarta, 4 Agustus 2025 — Dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengikuti kegiatan pembinaan secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada Senin pagi ini diikuti secara serius oleh seluruh jajaran PTUN Yogyakarta, mulai dari Ketua Pengadilan, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., Wakil Ketua, Bapak Sarjoko, S.H., M.H., para hakim, panitera, Plt. Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, hingga seluruh pegawai. Seluruh peserta mengikuti pembinaan ini dari ruang Media Center dan ruang kerja masing-masing dengan penuh antusiasme dan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas diri dan lembaga.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah informasi penting terkait perkembangan di lingkungan peradilan TUN dan militer. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah mengenai revisi terhadap Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim, yang ke depannya akan mengalami penyesuaian untuk mendukung kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja para hakim.
Tak hanya itu, Dirjen Badilmiltun juga mengumumkan rencana operasionalisasi dua Pengadilan Militer Tinggi dan tiga Pengadilan Militer yang direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan November 2025. Kabar baik lainnya datang dari ranah Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu akan dibentuknya tiga PTUN Tipe A baru di wilayah Pekanbaru, Palembang, dan Samarinda, sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam memperluas akses keadilan di seluruh penjuru negeri.
Dalam pembinaannya yang bersifat strategis sekaligus inspiratif, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho menekankan pentingnya menjaga integritas. Bagi beliau, integritas bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi, melainkan merupakan landasan moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. “Keadilan tidak hanya ditemukan dalam teks undang-undang,” ujar beliau, menggambarkan bahwa keadilan sejati harus lahir dari sikap, keteladanan, dan kejujuran aparatur hukum dalam setiap pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, pembinaan juga menyentuh aspek personal yang tak kalah penting: self management atau manajemen diri. Menurut Dirjen Badilmiltun, kemampuan mengelola diri merupakan fondasi utama dalam meraih kesuksesan, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Beliau menegaskan bahwa aparatur yang tidak memiliki kemampuan manajemen diri akan mudah kehilangan fokus, tidak terarah, dan sulit mencapai tujuan karena aktivitas yang tidak terencana.
“Self management adalah kunci,” tutur beliau. “Dengan mengatur waktu, energi, emosi, dan tanggung jawab secara bijaksana, kita dapat menghadirkan kinerja yang optimal serta memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.”
Pesan-pesan pembinaan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh keluarga besar PTUN Yogyakarta untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga etika profesi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terlebih di era yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi, setiap aparatur peradilan diharapkan tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral dan kepribadian.
Acara pembinaan ini diakhiri dengan penegasan Dirjen Badilmiltun bahwa integritas dan manajemen diri adalah pondasi penting dalam pengembangan karier dan profesionalisme aparatur, yang manfaatnya akan dirasakan bukan hanya oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh lembaga secara menyeluruh.