Yogyakarta, 24 November 2025 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bulanan untuk periode November 2025 sebagai bagian dari langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola peradilan, penguatan integritas, serta optimalisasi kinerja seluruh aparatur. Rapat yang berlangsung pada Senin pagi di Ruang Sidang Utama PTUN Yogyakarta ini dihadiri oleh unsur pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air dan profesi. Selanjutnya, rapat dibuka secara langsung oleh Panitera dengan agenda utama yang berfokus pada evaluasi kinerja hingga bulan November serta penyampaian rencana kerja menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam laporannya, Sekretaris PTUN Yogyakarta menyampaikan progres penyerapan anggaran yang menunjukkan kinerja positif. Hingga November 2025, DIPA 01 telah terserap sebesar 95,99% dan DIPA 05 mencapai 84,97%. Selain itu, Sekretaris juga memaparkan perkembangan pengadaan layanan internet melalui permintaan lima penawaran terbaru, penyusunan laporan pajak berbasis Coretax yang mulai berlaku pada tahun 2026, serta sosialisasi penggunaan aplikasi SIASN guna meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.
Panitera menyampaikan pembaruan penting terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 6.0.1 yang mulai diberlakukan pada 24 November 2025. Pembaruan ini mencakup penambahan fitur Smart Majelis yang mempermudah penetapan majelis hakim secara efektif dan objektif. Selain itu, sejumlah penyempurnaan teknis turut dilakukan, di antaranya perbaikan format jam dalam penjadwalan persidangan. Upaya ini diharapkan semakin meningkatkan akurasi penanganan perkara dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh informasi perkara.
Wakil Ketua PTUN Yogyakarta dalam penyampaiannya menuturkan hasil pengawasan bidang (Hawasbid) yang menunjukkan tingkat kedisiplinan pegawai berada dalam kategori baik. Namun, masih ditemukan catatan perbaikan terkait presensi pegawai di beberapa unit. Dalam aspek pengelolaan sarana prasarana, sejumlah Aparat Pemadam Api Ringan (APAR) teridentifikasi perlu diperbarui dan disesuaikan pencatatannya dalam BMN. Selain itu, penataan arsip fisik dan digital pada bidang kepaniteraan terus ditekankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan keteraturan administrasi peradilan.
Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., memberikan arahan untuk terus memperkuat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih dan berintegritas dengan prinsip zero tolerance terhadap praktik penyimpangan. Beliau juga menegaskan pentingnya persiapan menghadapi penerapan Coretax serta pelaksanaan SOP Pengamanan Sidang sebagai bentuk peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan publik.
Pada kesempatan ini pula, Ketua PTUN Yogyakarta mengumumkan Ibu Nieke Zulfahanum S.H., M.H. sebagai Agen Perubahan terpilih untuk periode Desember 2025 – Desember 2026. Kepada seluruh pegawai, beliau menekankan penyelesaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan Pohon Kinerja 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan.
Rapat koordinasi bulan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk menampung masukan dari setiap unit kerja. Selain itu, turut disampaikan informasi pelaksanaan kegiatan Capacity Building yang akan diselenggarakan pada 28 November 2025 sebagai langkah penguatan teamwork dan peningkatan motivasi kerja aparatur.