Yogyakarta, 04 Maret 2024 – Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Yogyakarta kembali mengukuhkan komitmennya dalam memerangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publik melalui kampanye publik untuk mempromosikan Zona Integritas. Langkah ini dianggap sebagai strategi penting dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Senin (04/03), Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta, Bapak Satrio Wibowo, menyampaikan bahwa Zona Integritas menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas di Pengadilan TUN Yogyakarta. Ia menegaskan, “Kita tidak hanya ingin menjadi lembaga peradilan yang adil, tetapi juga bersih dari segala bentuk korupsi dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.”
Dalam upaya menekan kasus korupsi dan meningkatkan pelayanan, Pengadilan TUN Yogyakarta merinci langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan. Salah satunya adalah penerapan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, guna mencegah terjadinya penyelewengan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Pengadilan TUN Yogyakarta juga fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Bapak Satrio Wibowo menambahkan, “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Penciptaan Zona Integritas tidak hanya menjadi target formal, tetapi juga sebagai budaya kerja yang diterapkan dalam setiap aspek operasional pengadilan.”
Melalui Zona Integritas, diharapkan terbentuk budaya kerja yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan para pencari keadilan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhir konferensi pers, Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta mengajak seluruh pegawai, aparatur hukum, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mendukung implementasi Zona Integritas demi terciptanya pengadilan yang lebih baik, bersih, dan mampu memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat.