Yogyakarta, 30-31 Mei 2024 – Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan workshop bertema “Kontrak Konstruksi” di Sahid Raya Hotel, Yogyakarta. Acara yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari kalangan praktisi hukum, termasuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Bapak Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
Workshop dibuka pada Kamis pagi dengan sesi yang menampilkan Bapak Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., yang membahas mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dan kontrak dari perspektif hukum privat (perdata). Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan berbagai aspek penting dalam penanganan sengketa kontrak, mulai dari dasar-dasar hukum kontrak, jenis-jenis wanprestasi, hingga langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi dan litigasi.
“Pemahaman yang baik tentang mekanisme penyelesaian sengketa kontrak sangat krusial bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Ini tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tetapi juga untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang,” ujar Kurniawan Wijonarko. Beliau juga menyoroti pentingnya klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dan bagaimana penyusunan kontrak yang baik dapat meminimalisir risiko hukum.
Pada hari kedua, Jumat, sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Ketua PTUN Yogyakarta. Beliau membawakan materi tentang mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terkait kontrak pemerintahan dan sanksi blacklist dari perspektif hukum publik (Hukum Administrasi Negara, HAN).
Dr. Agus Budi Susilo menjelaskan bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, paradigma kebijakan pemerintahan mengalami perubahan signifikan. “UU Administrasi Pemerintahan memungkinkan kontrol yuridis yang lebih jelas terhadap kebijakan administrasi, termasuk hubungan hukum antara badan atau pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa persetujuan dan kesepakatan yang dibuat oleh pejabat pemerintah kini bisa diuji oleh peradilan tata usaha negara (TUN), menambah lapisan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan.
Workshop ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, kontraktor, konsultan hukum, dan akademisi. Diskusi yang berlangsung selama dua hari ini sangat dinamis dan interaktif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi tanya jawab, terutama terkait upaya mengkombinasikan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang ada) dalam pelaksanaan kontrak konstruksi.
Banyak peserta yang mengapresiasi pemaparan dari kedua narasumber. Mereka merasa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana mengintegrasikan pendekatan hukum privat dan publik dalam menangani kontrak konstruksi. “Pemahaman yang kami dapatkan dari workshop ini sangat bermanfaat. Kami bisa melihat bagaimana aspek-aspek hukum privat dan publik saling terkait dan bagaimana menerapkannya dalam praktek sehari-hari,” kata salah satu peserta.
Workshop ini ditutup dengan harapan agar para peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam pekerjaan mereka, terutama dalam menangani kontrak konstruksi dengan lebih baik dan mengantisipasi berbagai kemungkinan sengketa yang mungkin timbul. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR juga mengungkapkan komitmennya untuk terus mengadakan acara serupa guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi para praktisi di bidang konstruksi.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antara pendekatan hukum privat dan publik dalam kontrak konstruksi, sehingga dapat menciptakan praktik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.