Yogyakarta, 23 April 2025 — Dalam rangka memperkuat tata kelola anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta menerima kunjungan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan program kerja dan pelaporan keuangan secara lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Rombongan Tim Monev yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Bapak Sodikin, S.E., S.H., M.H., tiba di kantor PTUN Yogyakarta pada pagi hari. Beliau didampingi oleh jajaran pejabat struktural, antara lain Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat, Bapak Teguh Ahmadi, S.E., M.M., Kasubbag Akuntansi, Bapak Victor Albadi’u Ratib, S.H., serta Operator, Ibu Nurul Faizah, S.E. Tak ketinggalan, turut hadir pula Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan, Bapak Hari Arief Darmawan, S.H., M.H., Penelaah Teknis Kebijakan, Ibu Hilda Riandini, S.Kom., serta PPNPN, Ibu Nadia Sifa Auliya, S.Kom.
Kegiatan monitoring yang berlangsung pada Rabu, 23 April 2025 ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024, serta sebagai bentuk asistensi dalam mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024. Selain itu, monitoring ini juga diarahkan untuk meninjau dan menilai capaian output kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PTUN Yogyakarta hingga akhir triwulan pertama.
Acara diawali dengan sambutan hangat dari Ketua PTUN Yogyakarta yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan langsung dari Ditjen Badilmiltun. Dalam sambutannya, Ketua PTUN Yogyakarta menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan anggaran serta pencapaian target kinerja pengadilan.
Selanjutnya, sesi monitoring dilaksanakan dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif. Tim dari Ditjen Badilmiltun menyampaikan hasil evaluasi awal terkait kinerja anggaran PTUN Yogyakarta, termasuk identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pelaporan dan pelaksanaan anggaran. Dalam proses asistensi, tim juga memberikan arahan teknis serta solusi strategis terkait penyusunan laporan keuangan agar dapat memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Bapak Sodikin dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Ditjen Badilmiltun dalam mengawal integritas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan di seluruh satuan kerja. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh satuan kerja di bawah Ditjen Badilmiltun dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kualitas peradilan,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, Bapak Teguh Ahmadi menambahkan bahwa indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) tidak hanya menyangkut aspek serapan, tetapi juga kualitas belanja dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap satuan kerja untuk memahami substansi indikator IKPA agar dapat mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien.
Seluruh jajaran struktural dan pegawai bagian keuangan PTUN Yogyakarta tampak mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Mereka aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja dan penyusunan laporan. Hal ini menunjukkan komitmen internal PTUN Yogyakarta untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola administrasi keuangan.
Rangkaian kegiatan monitoring ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan rekomendasi oleh tim monev. Beberapa catatan penting disampaikan kepada jajaran PTUN Yogyakarta sebagai bahan perbaikan dan acuan dalam menyusun strategi kerja selanjutnya, baik dalam aspek penyerapan anggaran, peningkatan output, maupun optimalisasi sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik.
Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi IKPA dari Ditjen Badilmiltun ini tidak hanya memberikan asistensi teknis, tetapi juga menjadi bentuk penguatan moral bagi PTUN Yogyakarta untuk terus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan administratif.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara Ditjen Badilmiltun dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul. PTUN Yogyakarta sebagai salah satu ujung tombak peradilan tata usaha negara siap menyongsong tantangan ke depan dengan semangat kerja yang semakin baik.