Yogyakarta – Senin, 09 September 2024, menjadi momen penting bagi PTUN Yogyakarta yang dengan penuh semangat mengikuti acara Pembukaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta ini dimulai pada pukul 19.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Rut Endang Lestari, S.H., yang hadir dengan antusiasme tinggi meskipun kegiatan berlangsung pada malam hari.
Acara tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan merupakan agenda strategis yang penting dalam perencanaan keuangan tahun 2025. Tujuan utamanya adalah menyampaikan evaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya dan kebijakan penganggaran untuk tahun 2025. Selain itu, acara ini juga meliputi penyampaian reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pembahasan pelaksanaan anggaran untuk Semester I Tahun Anggaran (TA) 2024, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), serta telaah dan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) berdasarkan pagu anggaran TA 2025.
Meskipun acara berlangsung dengan suasana serius dan penuh tanggung jawab, produktivitas para peserta tidak diragukan. Semua pihak yang hadir, termasuk PTUN Yogyakarta, bekerja keras untuk memastikan setiap aspek anggaran dirancang dengan cermat dan teliti. Penyusunan RKA K/L bukanlah tugas yang ringan, terutama mengingat pentingnya anggaran dalam menjamin kelancaran operasional institusi peradilan di masa depan.
Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Rut Endang Lestari, S.H., yang memimpin tim dari PTUN Yogyakarta, menunjukkan komitmen kuat terhadap penyusunan anggaran yang akurat. Beliau memahami bahwa proses ini bukan hanya tentang penyusunan angka, tetapi juga tentang merancang langkah strategis untuk memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar dapat dieksekusi dengan baik dan mencapai tingkat penyerapan yang maksimal.
Melalui acara ini, diharapkan PTUN Yogyakarta, bersama dengan badan peradilan lainnya, mampu menyusun RKA K/L yang lebih cermat dan tepat sasaran. Hal ini akan berpengaruh langsung pada kelancaran pelaksanaan anggaran di tahun 2025, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan efektif, sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang telah ditetapkan.
Tak hanya soal perencanaan anggaran, acara ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi di bawah Mahkamah Agung terkait kebijakan dan regulasi terbaru dalam hal penganggaran. Dengan adanya diskusi intensif, telaah mendalam, serta penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan, diharapkan sinergi antara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin kuat dalam mendukung visi dan misi lembaga peradilan Indonesia.
Pada akhirnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar sebuah rutinitas tahunan, tetapi menjadi langkah krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. PTUN Yogyakarta, melalui partisipasi aktif dan semangat yang ditunjukkan dalam acara ini, menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang amanah, demi tercapainya tujuan bersama yaitu pelayanan peradilan yang berkualitas bagi masyarakat.
Dengan demikian, PTUN Yogyakarta optimis bahwa hasil dari perencanaan yang matang ini akan berbuah manis pada tahun anggaran 2025, di mana pelaksanaan anggaran yang tepat dan serapan anggaran yang optimal akan membawa dampak positif bagi kinerja peradilan secara keseluruhan.