Yogyakarta, 15 Oktober 2026 — Guna memperluas wawasan akademis dan memperkuat pemahaman nilai-nilai etika peradilan di era digital, perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta menghadiri kegiatan Orasi Ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Kamis (15/10/2026).
Orasi ilmiah yang mengusung tema “Nurani Tidak Dapat Dikompilasi: Perguruan Tinggi Hukum, Kecerdasan Artifisial, dan Panggilan Menjaga Magnifica Humanitas” tersebut diikuti oleh jajaran hakim dan aparatur peradilan dengan penuh antusiasme.
Keikutsertaan PTUN Yogyakarta dalam agenda akademis ini menjadi momentum penting untuk merfleksikan peran nurani dan moralitas manusia di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dalam dunia hukum.
Dalam pemaparan orasi ilmiah tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan pembahasan:
- Sisi Kemanusiaan dan Nurani dalam Penegakan Hukum: Pentingnya menjaga Magnifica Humanitas (keluhuran nilai kemanusiaan) sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum. Meskipun teknologi dan algoritma dapat membantu analisis data hukum, nurani, empati, serta keadilan substantif tetap menjadi ranah mutlak manusia yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
- Tantangan Pendidikan dan Praktik Hukum di Era AI: Membahas bagaimana perguruan tinggi hukum dan praktisi peradilan menyikapi integrasi kecerdasan artifisial. Teknologi hendaknya diposisikan sebagai alat bantu instrumen kerja, sementara kearifan akademis dan pertimbangan moral tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan hukum.
- Sinergi Akademisi dan Praktisi Peradilan: Mempererat silaturahmi serta sinergi antara dunia akademisi perguruan tinggi dan lembaga peradilan dalam mengawal perkembangan hukum modern yang tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
Melalui partisipasi dalam kegiatan orasi ilmiah ini, diharapkan para aparatur PTUN Yogyakarta dapat terus memperkaya wawasan intelektual, memperkuat integritas moral, serta senantiasa mengedepankan rasa keadilan dan kesadaran kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat.
