Yogyakarta, 21 April 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital melalui pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap aplikasi SILANI (Sistem Layanan Terintegrasi). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan dan implementasi aplikasi berjalan optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Fokus utama dalam kegiatan Monev kali ini adalah evaluasi terhadap pengembangan fitur terbaru dalam SILANI, khususnya layanan SKBP (Surat Keterangan Bebas Perkara). Fitur ini menjadi salah satu inovasi unggulan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus melalui proses yang berbelit.
Melalui sistem yang telah terintegrasi, masyarakat kini dapat mengajukan permohonan SKBP secara daring dengan alur yang lebih sederhana dan transparan. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik di kantor, kini dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi, sehingga mampu menghemat waktu dan biaya. Salah satu inovasi penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Dengan adanya integrasi QRIS, pemohon dapat melakukan pembayaran secara cepat, aman, dan praktis menggunakan berbagai platform pembayaran digital. Langkah ini sejalan dengan upaya modernisasi layanan publik serta mendukung kebijakan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan.
Tidak hanya itu, setelah seluruh proses pengajuan dan pembayaran selesai, pemohon juga dapat langsung mengunduh dokumen SKBP yang telah diterbitkan melalui aplikasi SILANI. Kemudahan ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat, karena tidak lagi diperlukan kunjungan langsung ke kantor PTUN Yogyakarta. Dengan demikian, layanan menjadi lebih responsif, fleksibel, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna.
Selain mengevaluasi fitur SKBP, kegiatan Monev juga membahas pengembangan fitur baru dalam SILANI yang berkaitan dengan penatausahaan barang persediaan. Fitur ini dirancang untuk mendukung pengelolaan barang secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem digital yang terintegrasi, diharapkan proses pencatatan, pemantauan, hingga pelaporan barang persediaan dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efisien. Saat ini, fitur penatausahaan barang persediaan masih berada dalam tahap pengembangan dan akan segera memasuki proses implementasi. Pengembangan ini menunjukkan bahwa SILANI tidak hanya difokuskan pada layanan eksternal kepada masyarakat, tetapi juga mendukung pengelolaan internal organisasi secara lebih modern dan terstruktur.
Dalam pelaksanaan Monev, berbagai aspek menjadi perhatian utama, mulai dari efektivitas penggunaan aplikasi, kemudahan akses bagi pengguna, hingga kesiapan sistem dalam mendukung pengembangan fitur lanjutan. Evaluasi ini juga membuka ruang untuk menerima masukan dan saran sebagai bahan perbaikan yang berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan SILANI ke depan, sehingga aplikasi ini semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat maupun bagi internal PTUN Yogyakarta.