Yogyakarta, 20 Agustus 2025 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta kembali menggelar Rapat Koordinasi Bulanan untuk periode Agustus 2025. Agenda rutin ini berlangsung di Ruang Sidang Utama dan dihadiri oleh Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., jajaran Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, para pelaksana, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Suasana rapat terasa hangat namun penuh keseriusan sejak awal acara. Rapat dibuka dengan pemaparan dari Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Mujikaryanto, S.Pd., yang hadir mewakili Plt. Sekretaris. Dalam laporannya, beliau menyampaikan informasi penting terkait implementasi sistem presensi online berbasis swafoto melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, memberikan akurasi data kehadiran, sekaligus memudahkan proses monitoring absensi secara digital.
Sesi berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan dari Panitera Muda Perkara, Ibu Rini Haryanti, S.H., yang mewakili Panitera. Beliau menyampaikan adanya pembaruan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama, yang telah ditingkatkan dari versi 5.6.6 ke versi 6.0.0. Pembaruan ini membawa sejumlah penyempurnaan fitur, di antaranya peningkatan keamanan data perkara, kecepatan akses, serta integrasi yang lebih baik dengan sistem peradilan lainnya.
Perubahan ini, menurutnya, tidak hanya sekadar teknis, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Agung untuk mendorong transformasi digital di lingkungan peradilan. “Pembaruan aplikasi SIPP ini merupakan langkah penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih prima,” ujarnya.
Selanjutnya, giliran Hakim PTUN Yogyakarta, Ibu Anita Linda Sugiarto, S.H., M.Kn., yang menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan (hawasbid) bulan Agustus 2025. Dalam laporannya, beliau menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kualitas kerja, baik di bidang teknis yustisial maupun non-yustisial. Hasil hawasbid menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat budaya kerja yang disiplin, profesional, serta bebas dari pelanggaran kode etik.
Sebagai penutup, Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., memberikan arahan menyeluruh kepada seluruh peserta rapat. Beliau menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi disiplin kerja dan integritas dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang kode etik hakim dan pedoman perilaku aparatur peradilan. Selain itu, beliau juga menyinggung Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 yang secara khusus mengatur kode etik dan pedoman perilaku bagi Panitera serta Juru Sita.
“Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu, melainkan juga mencakup sikap, tanggung jawab, serta integritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan integritas, kita menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap dipercaya masyarakat,” tegas beliau.
Dalam kesempatan itu, Ketua juga menyampaikan informasi terkait pemilihan Ketua Takmir Mushola yang baru, menggantikan Bapak Mujiyanta yang akan memasuki masa purnabakti pada 1 September 2025. Hasil pemilihan menetapkan Bapak Budi Suryana, S.H., sebagai Ketua Takmir Mushola yang baru. Pemilihan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan kerohanian dan keagamaan di lingkungan PTUN Yogyakarta.
Selain itu, Ketua turut menyinggung mengenai Surat Keputusan (SK) pegawai PPPK sebagai peralihan status dari PPNPN menjadi PPPK. Menyadari pentingnya hal ini, beliau menghimbau agar segera dijadwalkan rapat khusus bersama Wakil Ketua selaku Ketua Baperjakat, yang direncanakan pada awal pekan depan, guna membahas secara detail langkah-langkah yang perlu ditempuh.
Rapat koordinasi bulanan kali ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif di lingkungan PTUN Yogyakarta. Berbagai isu mulai dari kedisiplinan, pembaruan teknologi peradilan, hingga aspek pembinaan kerohanian dan manajemen kepegawaian, semuanya dikupas secara menyeluruh.
Dengan agenda yang padat namun terarah, rapat ini meneguhkan kembali komitmen PTUN Yogyakarta untuk terus berbenah, menghadirkan pelayanan peradilan yang lebih baik, serta menjaga profesionalisme dan integritas seluruh aparaturnya.