Yogyakarta, 26 Juni 2025 — Komitmen untuk membangun lembaga peradilan yang bersih, disiplin, dan adaptif terhadap tantangan digital kembali ditegaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam Rapat Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025. Bertempat di Ruang Sidang Pemeriksaan Persiapan, kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Ibu Rr. Asnuri Dwi Mastuti, S.H., Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (PTIP) Ibu Sekar Jayasari, S.H., Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Bapak Mujikaryanto, S.Pd., serta jajaran pelaksana dan PPNPN PTUN Yogyakarta.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat sinergi internal kesekretariatan dalam berbagai aspek, mulai dari kedisiplinan kepegawaian hingga keamanan informasi dan penguatan integritas kelembagaan.
Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Ibu Rr. Asnuri Dwi Mastuti, S.H. menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai dalam melakukan pengisian daftar hadir, baik melalui sistem manual, SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), maupun absensi retina yang menjadi bagian dari integrasi sistem pengawasan kehadiran pegawai.
Beliau juga mengingatkan kembali agar seluruh pegawai, termasuk CPNS dan PPNPN, segera melengkapi dan memperbarui data pribadi di aplikasi SIKEP, karena data tersebut menjadi parameter penting dalam proses administrasi kepegawaian, seperti promosi jabatan, mutasi, hingga pensiun.
“Data kepegawaian yang akurat bukan hanya kebutuhan administrasi, tetapi juga bagian dari akuntabilitas individu sebagai ASN. Oleh karena itu, seluruh aparatur harus proaktif memperbarui data masing-masing,” ujar Ibu Asnuri dengan nada tegas.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa seluruh jajaran kesekretariatan memiliki tanggung jawab kolektif dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagaimana yang telah dicanangkan dalam pembangunan Zona Integritas PTUN Yogyakarta. SMAP bukan hanya slogan, tetapi sistem yang menuntut konsistensi, kesadaran etis, dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Jangan pernah ada yang bermain-main dengan praktik suap atau gratifikasi. SMAP bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tapi kewajiban seluruh lapisan pegawai, dari level pimpinan hingga staf pelaksana,” tegasnya dengan penuh kesungguhan.
Sementara itu, Kasubbag PTIP Ibu Sekar Jayasari, S.H., menyoroti isu penting lainnya, yakni aspek keamanan sistem digital, terutama di tengah maraknya kasus peretasan situs pemerintah yang disalahgunakan untuk penyisipan konten perjudian daring (judol).
Dalam penjelasannya, beliau meminta agar seluruh pegawai menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mudah ditebak, dan berbeda untuk tiap aplikasi, baik yang digunakan dalam pekerjaan maupun aplikasi pribadi. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran informasi, penyusupan (injection), maupun potensi eksploitasi data yang bisa mencoreng reputasi institusi.
Selain itu, ia juga mengimbau agar apabila ditemukan indikasi gangguan teknis atau penyusupan pada situs resmi PTUN Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan web defacement atau penyisipan iklan judi daring, maka seluruh aparatur wajib segera melaporkan kepada Subbag PTIP, agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Deteksi dini dan pelaporan cepat menjadi kunci dalam menghadapi gangguan siber yang bisa merusak citra dan kinerja institusi,” papar Ibu Sekar dengan serius.
Rapat ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menguatkan solidaritas dan kesadaran kolektif aparatur kesekretariatan dalam mendukung berbagai program kerja PTUN Yogyakarta. Kesekretariatan, sebagai jantung operasional lembaga, diharapkan mampu terus meningkatkan kinerjanya dalam aspek administrasi, teknologi informasi, SDM, dan pelayanan umum.
Dengan dilaksanakannya rapat kesekretariatan ini, PTUN Yogyakarta terus berkomitmen memperkuat internalisasi nilai-nilai disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kesiapan menghadapi tantangan digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan tata usaha negara yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.