HomePTUN Yogyakarta Hadiri Perjanjian Kerja Sama dan Kuliah Umum di Laboratorium Hukum FH UMYBeritaPTUN Yogyakarta Hadiri Perjanjian Kerja Sama dan Kuliah Umum di Laboratorium Hukum FH UMY

PTUN Yogyakarta Hadiri Perjanjian Kerja Sama dan Kuliah Umum di Laboratorium Hukum FH UMY

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara PTUN Yogyakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kesempatan yang sama, berlangsung Kuliah Umum Praktik Peradilan Tata Usaha Negara dengan tema “Pasang Surut Penegakan Hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara”. Acara ini bertempat di Ruang Sidang Utama AR. Fachrudin B. pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022.

Acara dibuka oleh MC dan diberikan kesempatan kepada Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.  untuk memberikan sambutan. Beliau mengaku senang dapat bekerja sama dengan UMY karena PTUN Yogyakarta dapat memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan di bidang hukum. Ketua juga menyampaikan siap untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan sehingga besar harapannya kerja sama tidak terhenti di sini saja. Setelah itu sambutan juga disampaikan oleh Rektor UMY, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto M.P., IPM. Beliau menyampaikan bahwa menjalin networking sangat penting dalam mengembangkan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Beliau menambahkan dengan adanya kerjasama ini, mahasiswa FH UMY mampu mengasah skillnya dengan baik. 

Setelah penyampaian sambutan dilanjutkan ke kuliah umum, dimana Ketua PTUN Yogyakarta menjadi pembicara utama dalam acara ini. Dalam paparannya mengatakan jika penegakan Hukum Administrasi di Indonesia tidak selalu diselesaikan di PTUN. “Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa administrasi tidak melulu diselesaikan di PTUN. Kadang ada yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama bahkan Pengadilan Militer tergantung bagaimana permasalahan itu mulai bersinggungan,” jelasnya. Adapun PTUN sendiri memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di tingkat pertama saja. Ia juga mengatakan, penegakan Hukum Administrasi harus dilakukan dengan prosedur dan juga penanganan yang tepat. “Penegakan Hukum Administrasi harus dilakukan dengan prosedur dan juga penanganan yang tepat, dengan demikian hal tersebut diharapkan tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ketua juga menyebutkan jika Hukum Perdata Pidana dengan Hukum Administrasi itu berbeda secara konsep. Hal ini karena Hukum Perdata dan Pidana bisa dikodifikasi, sedangkan Hukum Administrasi tidak bisa. Kepada mahasiswa FH UMY, beliau juga berpesan agar mahasiswa FH UMY bisa menjadi penegak hukum yang adil, jujur dan juga berkompeten.

Setelah penjabaran materi telah disampaikan, dilanjutkan ke sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang hadir. Ketua PTUN Yogyakarta menjawab pertanyaan dari mahasiswa dengan baik dan jelas. Setelah tidak ada pertanyaan, acara kemudian ditutup oleh MC dan dilanjutkan sesi foto bersama dan penyerahan cindera mata.

© Copyright © 2022 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta