Yogyakarta, (27/01/2022). Ketua PTUN Yogyakarta Bapak Herisman, S.H., S.Sos., M.Ap., M.H. mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada 4 Lingkungan Peradilan di Indonesia secara daring yang juga diikuti oleh Wakil Ketua PTUN Yogyakarta Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. beserta para Hakim, Panitera dan Sekretaris PTUN Yogyakarta.

Pada acara pembinaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. memperingatkan, bahwa semua warga pengadilan dilarang melakukan Tindakan korupsi karena hal itu akan merusak semua capaian dan prestasi yang telah dibangun selama ini, dan seseolah-olah menjadi tidak ada artinya pada saat ada seorang hakim atau apartur peradilan yang terkena OTT, ibarat sebuah pribahasa mengatakan, bahwa nila setitik dapat merusak susu sebelanga.

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga memberi arahan agar pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya supaya ditingkatkan lagi.

Pembinaan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Beliau menyampaikan terkait Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. Perlunya keterbukaan infromasi public di peradilan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap peradilan. Setiap tahunnya Komisi Informasi Pusat dan Daerah melakukan penilaian terhadap Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, didapatkan hasil bahwa belum semua masuk dalam kategori “Informatif”. Sehingga saat ini Pokja di Mahkamah Agung sedang melakukan perubahan terhadap SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, yang nantinya instrument tersebut dapat meningkatkan peringkat keterbukaan informasi pada MA dan Peradilan dibawahnya. Dijelaskan juga, bahwa fotocopy putusan dan penetapan pengadilan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pengadilan wajib memberikan fotocopy (bukan Salinan resmi) putusan dan penetapan kepada orang yang meminta meskipun bukan pihak yang berperkara, akan tetapi fotocopy tersebut tidak dapat menjadi alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum.

Pembahasan ketiga oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Tata Usaha) dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. selaku Hakim Agung. Pembahasan yang diangkat mengenai Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA, dan Badan Peradilan di Bawahnya, agar para pimpinan secara berjenjang meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dengan melakukan pengawasan dan pembinaan, serta memastikan bahwa Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya tidak melakukan perbuatan yang menyalahi aturan. Jika terdapat pelanggaran maka akan menindak dengan tegas. Selain itu, beliau juga menyampaikan perbaikan berupa Revitalisasi E-Court Kamar TUN, Revitalisasi Hukum Acara E-Litigasi, dan Penyederhanaan proses berperkara di PERATUN.

Dilanjutkan pembinaan oleh Dr.H.SUHADI, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Kamar Pidana. Menyampaikan permasalahan terkait ranah pidana yaitu Permohonan kasasi tanpa laporan kasasi, didapatkan data selama 2021 bahwa terdapat 820 berkas kasasi (pidana khusus) tanpa laporan kasasi dari Pengadilan Negeri (sebagai) Pengaju, sehingga hal tersebut perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Permasalahan selanjutnya mengenai Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan  Perkara Tipikor, yaitu Ketua Pengadilan menolak untuk memberikan penetapan perpanjangan penahanan perkara Tipikor yang diajukan Penyidik Tipikor dengan alasan yang berwenang adalah Ketua PN pada Pengadilan Tipikor. Masalah tersebut memiliki solusi dengan menganalogkan SEMA No. 5 Tahun 2012, yakni demi kelancaran proses penyitaan dan penggeledahan, maka izin atau persetujuan dilakukan oleh Ketua PN di wilayah hukum terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembinaan terakhir disampaikan oleh Hakim Agung, Syamsul Maarif, S.H., LL.A., Ph.D. yang membahas mengenai kebutuhan moderenisasi pengadilan dengan beberapa factor berupa pembaruan teknologi pada proses kerja pengadilan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, dorongan pemerintah agar pelayanan public lebih maksimal, kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang mudah diakses, dan factor-faktor lainnya. Saat ini telah difasilitasi dengan e-court di Pengadilan, sehingga akses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan dapat dilakukan secara elektronik, dan beberapa keunggulan lain mengenai e-court. Secara umum menggunaan fasilitas e-court terus meningkat, akan tetapi jumlah gugatan/permohonan yang dilakukan dengan cara konvensional masih cukup signifikan di Pengadilan Agama. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-court seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman pengguna terhadap e-court, dan kurangnya pemahaman aparatur yang mengoprasikan e-court. Akan tetapi, solusi efektif telah dirumuskan, sehingga dapat segera dilaksanakan.

   
   

Informasi Layanan Dan Pengaduan  

 

 

 

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

1104200
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
31
1917
3702
693878
5406
28414
1104200
IP Anda: 44.192.94.86
2022-07-06 00:20
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta