(YOGYAKARTA, 08/11/2021) Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Pukul 13.00 WIB, telah dilaksanakan audiensi dengan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Audiensi ini dihadiri oleh Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Para Hakim, Plt. Sekretaris, Panitera, Panmud Perkara, dan Panmud Hukum. Sedangkan dari Bawaslu dihadiri oleh Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi., (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa), Agus Muhamad Yasin, S.Sos., M.H. (Koordinator Divisi Hukum Humas Data Informasi) beserta jajaran sekretariat. Tujuan diadakannya audiensi ini adalah silaturahmi antar lembaga yang diberikan kewenangan di bidang hukum, agar terjalin komunikasi yang baik.

Wakil Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H secara langsung memimpin rapat audiensi dengan Bawaslu tersebut. Dalam sambutannya pembukaanya beliau mengucapakan selamat datang kepada seluruh Tim Bawaslu dan mengucapakan terimakasih atas kedatangannya. Selanjutnya disampaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 470, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menanganai Sengketa proses Pemilu sengketa yang timbul antara:

1. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
    tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan
    Pasangan Calon
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ 
    kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai     akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar
    Calon Tetap.
 
Selanjutnya dalam Pasal 471 diatur bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Dari ketentuan undang-undang pemilu tersebut ada satu kesamaaan antara Bawaslu dengan Pengdailan Tata Usaha Negara yaitu memiliki kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa pemilu, perbedaannya di tingkat Bawaslu sebagai upaya administratif, sedang di Pengadilan Tata Usaha Negara penyelesaian sengketa yang keputusannya bersifat final atau sudah tidak bisa diajukan upaya hukum lagi. Dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Mahkamah Agung mengeluarakan 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman untuk menangani sengketa Pemilu yaitu :
1. Perma Nomor : 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah
    Agung.
2. Perma Nomor : 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata
    Usaha Negara.
3. Perma Nomor : 6 tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata
    Usaha Negara.
 
Selanjutnya, Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi menyampaiakan maksud dan tujuannya melakukan audiensi ke Pengdailan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sebagaima diatur dalam Undang-undang Pemilu bahwa anatra Bawaslu dan Pengdailan Tata Usaha Negara memiliki kesamaan peran atau fungsi terkait penyelesaian sengketa pemilu.  Selain itu, mengenai akan dimulainya tahapan Pemilu 2024 khususnya tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu, perlu diadakan koordinasi dan penyamaan pemikiran terutama apabila ada pengajuan sengketa. Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi terkait pelksanaan pemilu dan tukar pengalaman terkait pelaksanaan tahapan  pemilu tahun 2019. Acara diakhiri dengan foto bersama dan diharapkan diskusi serupa dapat terlaksana lagi untuk waktu yang akan datang. (BS&BR)
   
   

Informasi Layanan Dan Pengaduan  

 

 

 

 

 

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

1063670
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
486
786
2764
654421
18256
22111
1063670
IP Anda: 44.200.74.241
2022-05-25 10:27
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta