Null

Yurisprudensi

 001P/TN/1992

 
Tentang:
PERMOHONAN AGAR MAHKAMAH AGUNG-RI MENGUJI SECARA MATERIIL DAN MENYATAKAN BAHWA PENETAPAN NOMO 01/PER/MENPEN/1984 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK PERS DAN KARENANYA HARUS DIANGGAP BATAL DEMI HUKUM, TIDAKLAH DAPAT DINILAI, KARENA MENTERI PENERANGAN TIDAK DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK TERMOHON UNTUK MENGEMUKAKAN PENDAPATNYA DAN MENJELASKAN MOTIVASI HUKUM YANG RELEVAN YANG MENJADI DASAR DITERBITKANNYA PERATURAN TERSEBUT. OLEH KARENA PROSEDUR PENGAJUAN HAK UJI MATERIIL BELUM DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG SESUAI PASAL 79 UU MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN 1985, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

 055K/TUN/1992

 
Tentang:
BANGUNAN YANG SEJAK SEMULA DIDIRIKAN TANPA IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), MESKIPUN TANAH DAN BANGUNAN ITU DIPERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN IMB ATAS BANGUNAN ITU, TETAP BAHWA BANGUNAN LAMA ITU MENYALAHI ATURAN

 005K/TUN/1992

 
Tentang:
JANGKA WAKTU TERMAKSUD DALAM PASAL 55 UU NOMOR 5 TAHUN 1966, HARUS DIHITUNG SEJAK PENGGUGAT MENGETAHUI ADANYA KEPUTUSAN YANG MERUGIKANNYA

 

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null