Null

Yurisprudensi Tahun 1998

Kategori: Tentang Pengadilan

Tahun 1998

 208K/TUN/1998

 
Tentang:
BAHWA SANGGAHAN/GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PAKSA HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK. SEBELUM BADAN PERADILAN PAJAK TERBENTUK DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI (UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PASAL 23 AYAT(2) DAN PENJELASANNYA)

 283K/TUN/1998

 
Tentang:
BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 PASAL 116 MENENTUKAN BAHWA YAYASAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN KEPANJANGAN TANGAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN. DENGAN DEMIKIAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA DOSEN DENGAN YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KARENA SENGKETA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TETAPI MERUPAKAN HUBUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN

 98K/TUN/1998

 
Tentang:
BAHWA TANAH YANG BERASAL DARI HAK BARAT (EIGENDOM) TELAH KEMBALI KEPADA NEGARA, MAKA LURAH DAN CAMAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null