Null

Ketentuan Layanan Posbakum Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menjalin kontrak kerja sama  Memorandum of understanding (MoU) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Yogyakarta dengan membentuk POSBAKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA untuk melaksanakan Mandatory Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 57 jo. Peraturan MAhkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun implementasi Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dituangkan dalam SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor :   W3TUN5/  178 / OT.01.3 / IV / 2015 Tanggal   :   13 April 2015, SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : W3TUN5/ 177 / OT.01.3/ IV /2015 tanggal: 13 April 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Didi Budiaji, SH dengan Ketua POSBAKUMADIN YOGYAKARTA Ali Rahman Nasution, SH.

Implementasi POSBAKUM tertuang dalam Memorandum of understanding (MoU) antara Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai berikut:

ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA, GUNAKAN HAK-HAK ANDA, MANFAATKAN POSBAKUM, HUBUNGI POSBAKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA.

POSBAKUM PTUN YOGYAKARTA:

Alamat: Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta

Telepon: (0274) 520502, fax. (0274) 581675

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Ketentuan Layanan Posbakum Pengadilan
1. Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

  1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hokum.
  2. Bantuan pembuatan dokumen hokum yang dibutuhkan.
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

2. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dapat berupa:

  1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau
  2. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
  3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

3. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah:

  1. Berbentuk badan hukum.
  2. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
  3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
  4. Memiliki minimal satu orang Advokat.
  5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
  6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
  7. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null