Null

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembentukan POSBAKUM

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 di ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah ditandatangani Memorandum of Undestanding(MoU) tentang kerjasama pembentukan POSBAKUM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Turut Hadir dan menyaksikan acara tersebut Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Didi Budiaji, SH. Dalam kesepakatan kerjasama tersebut antara Pihak Pertama Zairin Harahap, SH, Msi selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) dengan Pihak Kedua Henriette S Putuhena, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Dalam MoU disepakati pihak pertama menyaiapkan personil Pemberi Bantuan Hukum dan Pihak Kedua Menyediakan ruanagan dan sarana untuk administrasi dan opersional.
Pendantangan Memorandum of Undestanding(MoU) merupakan implementasi dari Pelaksaaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang-Undang Bantyuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan ( non litigasi ). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null