Null

Ketua PTUN dan Hakim PTUN Menghadiri Seminar RUU Jabatan Hakim

Ketua PTUN dan Hakim PTUN Menghadiri Seminar RUU Jabatan Hakim

 

 

            Ketua PTUN Yogyakarta (H. L. Mustafa Nasution, S.H., M.H.) beserta Hakim PTUN Yogyakarta (Eko Yulianto, S.H., M.H. dan Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.) menghadiri undangan kegiatan Seminar Nasional : Eksistensi dan Implementasi Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara (Kajian Kritis RUU Jabatan Hakim), yang diselenggarakan oleh  Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Komisi Yudisial RI pada hari Kamis 25 Agustus 2016.

       Dalam seminar yang dihadiri oleh berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi dan para mahasiswa, tampil sebagai pembicara : (1) Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum, Komisioner Komisi Yudisial RI; (2) Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.Hum, Panitera Muda Perdata MARI (3) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Dosen FH UII (4) Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H., Ketua PN Sleman (5) Dr. Al Wisnubroto, S.H., M.H;

 

      Kegiatan seminar berlangsung secara interaktif dan partisipatif, para peserta seminar antuasias mengajukan pertanyaan, tanggapan dan usulan terhadap para narasumber. Hal ini menandakan besarnya perhatian publik terhadap profesi hakim serta secara khusus terhadap pembahasan RUU Jabatan Hakim (RUU JH) yang saat ini telah masuk sebagai daftar Prolegnas 2014-2019 di DPR RI. Beberapa point penting dari RUU JH ini antara lain adalah : (i) Status Pejabat Negara bagi hakim dan konsekuensinya; (ii) Pengelolaan Jabatan Hakim; (iii) Penguatan Pengawasan. Tanpa mengecilkan arti profesi lain, kejelasan aturan profesi hakim menjadi sangat penting, karena hakim menjadi aktor penting dalam sistem kekuasaan kehakiman yang saat ini belum terlembaga secara maksimal dan ideal, demikian dipaparkan oleh Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Hum, mantan Ketua KY, yang pada kesempatan tersebut tampil sangat menguasai berbagai persoalan yang dihadapi oleh profesi hakim di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar RUU dikawal oleh berbagai pihak sehingga segera tuntas pembahasan dan pengesahannya. Seminar yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, diakhiri dengan acara penyerahan cendera mata kepada para narasumber serta acara menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan oleh Panitia. (Enrico)

 

 

 

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null