Null

Assesment Integrasi Data Manajemen Perkara PTUN

Dibuat: Selasa, 15 September 2015

(JOGJA-TIM IT) Senin 14 September 2015 s/d Rabu 16 September 2015, Tim dari Dirjen Badilmiltun bekerja sama dengan Proyek SUSTAIN UN-DP (Proyek mendukung pembaruan bidang hukum dan keadilan) melakukan kunjungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Pengadilan Percontohan beserta Pengadilan Militer II Surabaya.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta H.L. Mustafa nasution, SH., MH., beserta segenap jajaran warga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta khususnya unit teknis menyambut kedatangan Tim yang datang dipimpin oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. Sebelum bertatap muka langsung dengan unit teknis dan user SIAD PTUn, Tim melakukan briefing terlebih dahulu bertempat di ruang Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang untuk kegiatan ini sementara difungsikan sebagai ruangan support IT.

Pada kesempatan assesment ini,Tim dari Dirjen Badilmiltun bekerja sama dengan Proyek SUSTAIN UN-DP (Proyek mendukung pembaruan bidang hukum dan keadilan) melakukan :

  1. Pengamatan dan pengkajian Proses Bisnis (penggunaan sistem aplikasi SIAD PTUN)
  2. Mengambil contoh dokumen terkait dengan proses justusisal yang dilakukan dengan apliakasi sistem SIAD
  3. Melakukan Wawancara terhadap user dan supporting unit untuk mendapatkan data, kendala, dan masukan
  4. Mengevaluasi temuan-temuan terkait pencatatan, penemuan, pelaporan dan penyimpanan data perkara di PTUN Yogyakarta

Kegiatan assesment untuk integrasi data manajemen perkara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer ini sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Pengadilan  guna terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. Mahkamah Agung RI  mengupayakan integrasi seluruh Sistem administrasi perkara yang terpusat di MA Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sehingga selain untuk mendapatkan data, kendala, dan masukan terkait dengan penggunaan system apilkasi SIAD PTUN yang telah berjalan juga berkaitan dengan sosialisasi awal pra launching Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Akhirnya, semoga assesment untuk integrasi data manajemen perkara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer ini dapat mencapai tujuan yang diaharapkan yaitu memperolah data yang diperlukan untuk implementasi proyek percontohon serta memperkenalkan Proyek SUSTAIN kepada Pengadilan Percontohan.

 
     
 

 

 

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null