Null

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta Ludiro menyerahkan Hasil Penilaian atas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah tahu 2016. Laporan Keuangan itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Dalam acara yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juli 2016 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mendapat Penghargaan LKK Award TA 2016 peringkat II  untuk hasil penilaian pelaporan keuangannya.  Penghargaan langsung diterima oleh Didi Budiaji, SH Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun kriteria yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah:

  1. Keseuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintah.
  2. Kecukupan pengungkupan informasi Keuangan.
  3. Kepatuhan terhdap perturan perundang-undangan.
  4. Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal.

Acara yang dilaksanaan bersamaan dengan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga SM I tahun 2017 Tingkat Wilayah, yang bertemakan: Dengan Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel kita pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam Sambutannya Kepala Kantor Wilayah Perbendaharan Yogyakarta, mengharapkan dengan pemberiaan penghargaan tersebut dapat memacu peningkatan kualitas pelaporan keuangan untuk masa yang akan datang.

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 di ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah ditandatangani Memorandum of Undestanding(MoU) tentang kerjasama pembentukan POSBAKUM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Turut Hadir dan menyaksikan acara tersebut Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Didi Budiaji, SH. Dalam kesepakatan kerjasama tersebut antara Pihak Pertama Zairin Harahap, SH, Msi selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) dengan Pihak Kedua Henriette S Putuhena, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Dalam MoU disepakati pihak pertama menyaiapkan personil Pemberi Bantuan Hukum dan Pihak Kedua Menyediakan ruanagan dan sarana untuk administrasi dan opersional.
Pendantangan Memorandum of Undestanding(MoU) merupakan implementasi dari Pelaksaaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang-Undang Bantyuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan ( non litigasi ). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 jam 09.00 WIB seluruh jajaran pimpinan, para hakim, pejabat struktural maupun fungsional dan pegawai PTUN Yogyakarta mengikuti rapat rutin.

Rapat rutin awal tahun 2017 ini sekaligus sebagai rapat perdana dengan Ketua PTUN Yogyakarta yang baru yaitu Ibu Henriette S. Putuhena, S.H., M.H. Rapat diawali dengan perkenalan dari seluruh jajaran pimpinan, para hakim, pejabat struktural maupun fungsional dan pegawai PTUN Yogyakarta kepada Ketua PTUN Yogyakarta. Setelah itu, rapat rutin ini membahas mengenai evaluasi kebijakan-kebijakan kantor dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang menghambat kinerja di PTUN Yogyakarta.

Di akhir acara, Ketua PTUN Yogyakarta dalam arahannya mengharapkan agar semua jajaran pimpinan maupun seluruh pegawai PTUN Yogyakarta menjaga dan meningkatkan kinerja sesuai tupoksinya masing-masing. (ndroe)

PELEPASAN PURNA TUGAS PANITERA PENGGANTI
Hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Yogyakarta merupakan hari yang mengharukan bagi keluarga besar PTUN Yogyakarta karena diadakan acara pelepasan purna tugas bagi Bapak Subono, S.H., salah satu Panitera Pengganti senior di PTUN Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Ibu Henriette S.Putuhena, S.H., M.H.., menyampaikan ucapan permohonan maaf dan terimakasih kepada Bapak Subono, S.H., atas pengabdiannya selama ini dan berharap silaturahim dengan keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak terputus.
Bapak Subono, S.H., didampingi istri pada kesempatan tersebut juga mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan selama berinteraksi selama ini dan terimakasih kepada segenap keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
Sejak berdirinya PTUN Yogyakarta pada tahun 1998, Bapak Subono, S.H., merupakan salah satu pengawai perintis, yang sebelumnya beliau bertugas di PN Bantul.
Acara diakhiri dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari segenap keluarga besar PTUN Yogyakarta serta diteruskan dengan pemberian ucapan selamat dengan berjabat tangan kepada Bapak Subono, S.H., beserta istri.
Akhirnya Keluarga Besar PTUN Yogyakarta mengucapkan Selamat menjalankan Purna Tugas untuk Bapak Subono, S.H.(ndroe)

Kamis, tanggal 12 Januari 2017 jam 13.00 WIB, keluarga besar PTUN Yogyakarta melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Yatim Piatu Al Falah Kotagede Yogyakarta. Kunjungan tersebut merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT PERATUN Ke -26 dan merupakan kegiatan rutin Takmir Mushola Al Ikhlas PTUN Yogyakarta.

Rombongan keluarga besar PTUN Yogyakarta dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Yogyakarta, Ibu Henriette S. Putuhena, S.H., M.H., bersama dengan jajaran pimpinan dan pengurus Takmir Mushola Al Ikhlas PTUN Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, keluarga besar PTUN Yogyakarta memberikan tali kasih atau sumbangan untuk anak-anak yatim piatu berupa uang, sembako dan alat tulis untuk sekolah, sebagai wujud kepedulian keluarga besar PTUN Yogyakarta terhadap anak yatim piatu.

Atas pemberian sumbangan tersebut, Pimpinan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Falah, Bapak Edo Agustian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat bagi anak asuhnya dan menjadi keberkahan bagi kita semua. (ndroe)

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null