Null
 MG 5259B

Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 08.30 WIB yang dihadiri 19 peserta rapat terdiri dari Wakil Ketua PTUN Yogyakarta selaku Ketua Kelompok Kerja, Pejabat Struktural, para hakim selaku Koordinator Area, dan perwakilan dari setiap pegawai yang menjadi anggota Kelompok Kerja Area mengikuti Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Akreditasi PTUN Yogyakarta yang kedua. Adapun Rapat Koordinasi yang pertama telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 yang bertempat di Ruang Sidang Utama. Berbeda dengan Rapat Koordinasi pertama yang beragendakan penjelasan umum akreditasi dan uraian tugas kelompok kerja, agenda pada Rapat Koordinasi kedua ini mengenai pemantapan materi akreditasi dan koordinasi dengan setiap Koordiantor Area.

Rapat Koordinasi Akreditasi ini merupakan tindak lanjut dari himbauan dan harapan dari Ketua Pengadilan Tinggi  Tata Usaha Negara Surabaya agar pada tahun ini Pengadian Tata Usaha Negara Yogyakarta segera mendapatkan Akreditasi. Adapun tujuan dari akreditasi adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul dan prima. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama dari “warga” Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk dapat mewujudkan Akreditasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Sumartanto, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua PTUN Yogyakarta dan Ketua Kelompok Kerja dalam Rapat Koordinasi yang kedua bahwa kegiatan Akreditasi ini merupakan bagian dari kepentingan kita bersama.

Di akhir acara, Bapak Mohammad Zahid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Kelompok Kerja untuk Akreditasi PTUN Yogyakarta mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi ini dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama sehingga kegiatan Akreditasi dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta Ludiro menyerahkan Hasil Penilaian atas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah tahu 2016. Laporan Keuangan itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Dalam acara yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juli 2016 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mendapat Penghargaan LKK Award TA 2016 peringkat II  untuk hasil penilaian pelaporan keuangannya.  Penghargaan langsung diterima oleh Didi Budiaji, SH Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun kriteria yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah:

  1. Keseuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintah.
  2. Kecukupan pengungkupan informasi Keuangan.
  3. Kepatuhan terhdap perturan perundang-undangan.
  4. Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal.

Acara yang dilaksanaan bersamaan dengan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga SM I tahun 2017 Tingkat Wilayah, yang bertemakan: Dengan Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel kita pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam Sambutannya Kepala Kantor Wilayah Perbendaharan Yogyakarta, mengharapkan dengan pemberiaan penghargaan tersebut dapat memacu peningkatan kualitas pelaporan keuangan untuk masa yang akan datang.

PELEPASAN PURNA TUGAS PANITERA PENGGANTI
Hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Yogyakarta merupakan hari yang mengharukan bagi keluarga besar PTUN Yogyakarta karena diadakan acara pelepasan purna tugas bagi Bapak Subono, S.H., salah satu Panitera Pengganti senior di PTUN Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Ibu Henriette S.Putuhena, S.H., M.H.., menyampaikan ucapan permohonan maaf dan terimakasih kepada Bapak Subono, S.H., atas pengabdiannya selama ini dan berharap silaturahim dengan keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak terputus.
Bapak Subono, S.H., didampingi istri pada kesempatan tersebut juga mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan selama berinteraksi selama ini dan terimakasih kepada segenap keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
Sejak berdirinya PTUN Yogyakarta pada tahun 1998, Bapak Subono, S.H., merupakan salah satu pengawai perintis, yang sebelumnya beliau bertugas di PN Bantul.
Acara diakhiri dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari segenap keluarga besar PTUN Yogyakarta serta diteruskan dengan pemberian ucapan selamat dengan berjabat tangan kepada Bapak Subono, S.H., beserta istri.
Akhirnya Keluarga Besar PTUN Yogyakarta mengucapkan Selamat menjalankan Purna Tugas untuk Bapak Subono, S.H.(ndroe)

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 di ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah ditandatangani Memorandum of Undestanding(MoU) tentang kerjasama pembentukan POSBAKUM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Turut Hadir dan menyaksikan acara tersebut Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Didi Budiaji, SH. Dalam kesepakatan kerjasama tersebut antara Pihak Pertama Zairin Harahap, SH, Msi selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) dengan Pihak Kedua Henriette S Putuhena, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Dalam MoU disepakati pihak pertama menyaiapkan personil Pemberi Bantuan Hukum dan Pihak Kedua Menyediakan ruanagan dan sarana untuk administrasi dan opersional.
Pendantangan Memorandum of Undestanding(MoU) merupakan implementasi dari Pelaksaaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang-Undang Bantyuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan ( non litigasi ). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 jam 09.00 WIB seluruh jajaran pimpinan, para hakim, pejabat struktural maupun fungsional dan pegawai PTUN Yogyakarta mengikuti rapat rutin.

Rapat rutin awal tahun 2017 ini sekaligus sebagai rapat perdana dengan Ketua PTUN Yogyakarta yang baru yaitu Ibu Henriette S. Putuhena, S.H., M.H. Rapat diawali dengan perkenalan dari seluruh jajaran pimpinan, para hakim, pejabat struktural maupun fungsional dan pegawai PTUN Yogyakarta kepada Ketua PTUN Yogyakarta. Setelah itu, rapat rutin ini membahas mengenai evaluasi kebijakan-kebijakan kantor dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang menghambat kinerja di PTUN Yogyakarta.

Di akhir acara, Ketua PTUN Yogyakarta dalam arahannya mengharapkan agar semua jajaran pimpinan maupun seluruh pegawai PTUN Yogyakarta menjaga dan meningkatkan kinerja sesuai tupoksinya masing-masing. (ndroe)

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null