Null

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Dibuat: Rabu, 11 Januari 2017

Jakarta - Rabu, 4 Januari 2017 pukul 11.30 WIB bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jenderal Ahamad Yani Kav.57-58 Cempaka Putih Jakarta Timur dilaksanakan Acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bapak Mayor Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H.). Upacara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Pakta Integritas yang dipandu oleh Bapak Priyono Anggraito S.H., M.H. (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Material Dit Pratalakra TUN) dan diikuti oleh seluruh peserta.

Lalu acara dilanjutkan dengan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang dimulai oleh Para Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan seluruh Staff (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dilakukan Penyerahan Rincian Tugas dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan dipenghujung acara dilakukan Pembacaan Doa yang dipimpin oleh Bapak H. Ishaka S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Dit Binganismindil TUN). Acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia berlangsung dengan khidmat.

Sebagai informasi, dengan dikeluarkannnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantaranya diatur bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas, kemudian dijelaskan bahwa Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan berlakunya Peraturan ini, dinyatakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh poin yang telah dibacakan dalam pakta integritas bukan hanya pernyataan sikap semata, namun mengandung konsekuensi hukum agar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null