Null

EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA

Permasalahan-permasalahan ini muncul, menurut penulis disebabkan karena tidak adanya harmonisasi dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Seharusnya sebelum membuat undang-undang para pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) membahas dengan cermat dan seksama serta mengikut sertakan para praktisi hukum (hakim TUN dan advokat) maupun pakar hukum hukum administrasi negara, apabila perlu disosialisasikan kepada publik (masyarkat/akademisi/LSM) sebelum disahkan, untuk menghindari tumpang tindihnya materi muatan antara undang-undang satu dengan lainnya.

Selain itu untuk efektifitas dan efisiensi penegakkan hukum administrasi negara, tidak perlu dibentuk peradilan-peradilan khusus karena disamping menghambur-hamburkan anggaran negara juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam rangka penegakkan hukum. Apabila alasan dibentuknya peradilan khusus hanya karena kurangnya keahlian hakim dalam menyelesaikan perkara tertentu dan lambannya proses berperkara di pengadilan sebetulnya bisa diatasi. Dalam sistem peradilan di Indonesia dimungkinkan keikut sertaan saksi ahli dan hakim ad-hoc karena dibutuhkan disaat lembaga peradilan memerlukan keahliannya untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan apabila perlu para hakim pengadilan administrasi negara (PTUN) diberi kesempatan studi lanjut untuk mendalami pendidikan khusus (spesialisasi) tentang bidang hukum administrasi negara tertentu (misalnya : Pajak, HAKI, Ketenagakerjaan, dll) sehingga alasan kurangnya keahlian hakim bisa diatasi, sedangkan alasan dibentuknya peradilan khusus dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara pun kurang tepat karena dalam praktek justru para pihak yang bersengketa biasanya terlalu lama/ bertele-tele dalam bersidang bahkan ada beberapa pihak yang secara sengaja memperlambat jalannya persidangan dengan maksud-maksud tertentu, seperti : ketika pemeriksaan persiapan meskipun dalam undang-undang diatur maksimal perbaikan gugatan dalam tenggang waktu 30 hari, akan tetapi pihak penggugat tidak bisa memperbaiki gugatannnya secepat mungkin. Selain itu, sama halnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dimana para pihak tidak bisa mempersiapkan Jawaban/ Replik/ Duplik/ Alat Buktinya secara cepat dimana dalam prakteknya tiap-tiap acara mereka meminta pengunduran waktu sidang satu minggu atau lebih, padahal seandainya para pihak siap segalanya bisa saja dalam satu minggu dua atau tiga acara persidangan sekaligus. Bila para pihak yang bersengketa ada itikad baik mematuhi asas cepat dan sederhana dalam persidangan, tidak akan ada lagi alasan bersengketa melalui peradilan administrasi negara (PTUN) terlalu lama, apalagi semenjak adanya pembatasan Kasasi terhadap sengketa administrasi negara berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di  wilayah daerah yang bersangkutan sesuai Pasal 45 A ayat (2) Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA ini telah ada perubahan keduanya yaitu UU No.3 Tahun 2009). Berdasarkan permasalahan tersebut menurut penulis, perlu dibuat suatu klausul tertentu dalam suatu ketentuan hukum acara (dalam revisi UU PTUN nantinya) yang memberi kewenangan hakim untuk melanjutkan jalannya persidangan apabila menurutnya salah satu pihak/ para pihak dianggap memperlambat jalannya proses persidangan, dengan demikian untuk kelancaran/ cepatnya penyelesaian perkara hakim yang bersangkutan apabila mengambil sikap/ keputusan berdasarkan asas cepat dan sederhana dalam persidangan tidak melanggar hukum acara yang ada.

Dengan adanya keterbatasan hukum formil peradilan administrasi negara (PTUN), tidak berarti pula bahwa para penegak hukum harus mengabaikan atau meremehkan kesadaran-hukum mereka sendiri. Hal ini pun berdasarkan suatu teori yang mengira dapat hidup tanpa perasaan hukum (rechtsgevoel) tiap-tiap individu terutama penegak hukum, tak mungkin akan mampu memberi tafsiran yang tepat tentang hukum, dan apabila teori serupa itu diterapkan dalam bidang peradilan yang bebas, sering akan menyebabkan diambilnya keputusan-keputusan yang tidak adil, juga bertentangan dengan tujuan hukum, sebab tujuan hukum adalah pada asasnya menegakkan KEADILAN.

Untuk merealisasikan keadilan dalam penegakan hukum administrasi negara, yaitu apabila hakim pengadilan administrasi negara (PTUN) tidak dapat menemukan peraturan dalam undang-undang, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan hukum tidak tertulis yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas ini menurut penulis bisa ditemukan dalam Pancasila, UUD 1945, dan kebiasaan dalam pemerintahan (konvensi). Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan hukum publik pejabat administrasi yang melanggar hukum dikaitkan dengan keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, menurut hemat penulis keadaan seperti ini sebagai wujud dari suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa secara teoritis dikenal dengan apa yang disebut good governance. Menurut Adnan Buyung Nasution (1998), konsep good governance mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan transparansi, kontrol, dan
accountability yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang sentral. Dalam implementasi good governance ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapan konsep tersebut. Artinya, perlu suatu upaya bagaimana rule of law itu sendiri di dalam menentukan suatu good governance. Hal inipun diakui oleh B. Arief Sidharta (1999), bahwa good governance hanya mungkin terwujud dalam negara hukum yang di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan negara berlaku supremasi hukum.

Sebagaimana sudah banyak diketahui, konsep good governance berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam sektor kelembagaan di semua level di dalam negara terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkenaan dengan kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif pelaksanaan good governance diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif dalam hal pemerintah melaksanakan fungsi administrasi negaranya dilaksanakan oleh peradilan administrasi negara (PTUN). Maksudnya adalah peradilan administrasi negara (PTUN) menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang menentukan terwujudnya good governance.

Artikel Hukum

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG: UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM

Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM (Hakin Agung)...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN...

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH....

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MENTAATI ASAS DAN SISTEM HUKUM

Oleh :Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Guru Besar...

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-26

Oleh : Enrico Simajuntak (Hakim Pengadilan Tata Usaha...

Null